JAKARTA - Direktur Perencanaan dan Pembinaan PT PLN Murtaqi Syamsudin, menegaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini sedang mengalami krisis listrik, sehingga perlu penambahan pembangkit listrik baru untuk meningkatkan kapasitas daya listrik di daerah itu.
"Rasio elektrifikasi Lampung relatif masih rendah hanya 72 persen, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 78 persen, karena itu masih banyak kantong-kantong atau permukiman penduduk yang belum mendapatkan aliran listrik sebagaimana mestinya," kata Murtaqi, di Jakarta, Jumat (20/9/2013).
Ia mengemukakan, saat ini kondisi daya listrik di Provinsi Lampung itu masih defisit sekitar 100-150 Megawatt (MW), sehingga untuk memenuhinya harus disuplai dari jalur utara yakni dari Baturaja Sumatera Selatan menuju Kotabumi di Lampung Utara.
Namun, jika transmisi dari jalur utara itu bermasalah maka akan berdampak pada pemadaman aliran listrik PT PLN di wilayah Lampung karena PLTU Tarahan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh pelanggan di daerah itu.
Dia menyatakan, saat ini daerah Lampung mendapatkan dukungan daya listrik dari Baturaja sebesar 100 MW, namun ini kondisi sekarang yang sejalan dengan pertumbuhan elektrisasi ke depan dan pertumbuhan industrialisasi di Lampung seiirng masyarakat yang kian makmur maka permintaan daya listrik akan makin bertambah dan memerlukan ketersediaan kapasitas yang lebih besar lagi.
"Perkiraan kami, pertumbuhan kebutuhan listrik di Lampung itu bisa mencapai 8-10 persen per tahun," kata dia.
Karena itu, lanjutnya, PT PLN berupaya keras untuk meningkatkan kapasitas daya listrik tersedia itu, yakni dengan menambah pembangkit baru melalui tenaga listrik alternatif seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Selain itu, untuk mepercepat elektrifikasi di Lampung, salah satu yang harus disiapkan pemerintah maupun PT PLN, katanya lagi, yang pertama adalah menambah kapasitas pembangkit dan membangun infrastruktur transmisi dan jaringan distribusi untuk menjangkau daerah yang belum mendapatkan aliran listrik.
Kemudian, ujarnya pula, selama ini jika terjadi pemadaman aliran listrik di Lampung masyarakat pasti berteriak akibat pemadaman yang harus dilakukan karena kapasitas daya listrik tersedia kurang.
Apalagi kalau terjadi gangguan transmisi dari utara pasti dilakukan pemadaman aliran listrik, sehingga solusinya adalah harus menambah pembangkit baru, katanya lagi.
Ia menyebutkan, seperti rencana terjadi lagi pemadaman aliran listrik di Lampung pada Oktober 2013 karena PLTU Tarahan akan terjadi perbaikan besar, bila tersedia pembangkit tambahan maka akan dapat diminimalkan dampak terjadi pemadaman aliran listrik di daerah ini.
Menurut dia, pengadaan pembangkit-pembangkit listrik baru itu sudah masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya pembangkit listrik berkapasitas 2x110 MW dari panas bumi di Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan akan dikelola oleh PT Supreme Energy yang kemudian dibeli oleh PT PLN sebagai "over taker".
"Program itu menurut RUPTL seharusnya sudah selesai pada tahun 2017, untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah Lampung yang terinterkoneksi pada sistem kelistrikan Sumatera," ujar Murtaqi pula.
Selaian itu, proyek PLTP Rajabasa itu merupakan Proyek Percepatan 10.000 MW tahap kedua yang sebagian besar atau separuhnya merupakan proyek-proyek geothermal yang merupakan energi terbarukan dan sangat ramah lingkungan dibandingkan dengan yang lain.
Ia juga mengingatkan bahwa Lampung merupakan daerah yang paling dekat dengan Pulau Jawa, dan posisi PLTP Rajabasa wilayahnya sangat strategis bagi perkembangan industrialisasi atau memajukan industri dan membantu pertumbuhan ekonomi yang nantinya sangat penting untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan perekonomian di Lampung.
Murtaqi menyatakan, proyek geothermal itu sangat bagus, dengan kehandalannya sangat tinggi hanya menggunakan teknologi sederhana, ramah lingkungan, dan tidak ada emisinya.
"Dimana-mana masyarakat dunia sangat senang dan mengharapkan geotermal ini, oleh karena itu geotermal ini mudah mendapatkan pendanaan karena zero emision," kata dia pula.
Menurut dia, dengan alasan itulah PT PLN akan fokus dalam penambahan kapasitas pembangkit yang baru melalui proyek geothermal tersebut.
Namun saat ini rencana tersebut, lanjut dia, benar-benar akan terhambat, jika masyarakat menolak proyek panas bumi di Gunung Rajabasa itu, dan dampaknya masyarakat sendiri yang akan merugi karena jika proyek ini tidak terpenuhi pada tahun 2017 seperti dalam RUPTL maka krisis atau kekurangan daya listrik di Provinsi Lampung akan menjadi semakin parah.
"Bisa saja PT PLN menambah pembangkit tenaga diesel baru, tapi biayanya tiga kali lipat dari listri bersumber panas bumi, dan nantinya masyarakat yang akan dirugikan karena harus disubsidi dari APBN," ujarnya.
Data PT PLN (Persero) jumlah pelanggan listrik di Provinsi Lampung sebanyak 1.471.887 pelanggan, dengan perbandingan satu pelanggan rata-rata empat jiwa, daya tersambung sebesar 1.863 kVA, dan konsumsi listrik sebesar 254,4 GWh/bulan.
Jenis pelanggan terdiri atas sosial kecil 27.075, sosial besar 1.563, rumah tangga sangat kecil (450-900 VA) 1.286.944, rumah tangga kecil (1300-2200 VA) 110.373, rumah tangga besar 7.447, bisnis kecil 17.661, bisnis besar 13.661, bisnis sangat besar 66, industri kecil 8, industri menengah 252, industri besar 236, kantor pemerintah kecil 1.372, kantor pemerintah menengah 1.417, kantor pemerintah besar 11, dan pelanggan lain-lain 3.821.