JAKARTA - Untuk kesekian kalinya, pensiunan dan karyawan lama Perum Damri yang berasal dari Lampung, Surabaya, Malang, Semarang dan Bandung datang ke Jakarta. Mereka yang kali ini berjumlah sekitar 150 orang berdemonstrasi di depang Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Mereka meminta direksi segera memberikan uang pensiun yang belum dibayarkan dan meminta kenaikan gaji pegawai lama yang jauh saat ini masih di bawah UMR daerah.
"Saya tahun 2003 pensiun tapi uang pensiun sampai sekarang tidak berikan direksi, padahal tiap bulan selama 24 tahun saya mengabdi, gaji saya dipotong 10 %, katanya untuk dana pensiun," jelas Bambang Weliyanto (60) yang merupakan pegawai Damri asal Surabaya saat ditemui di sela-sela aksi demonstrasi.
Menurutnya, berdasarkan PP No. 31 Tahun 1984 pasal 48 ayat 1 setiap pegawai berhak mendapatkan uang pensiun dan JHT (Jaminan Hari Tua). "JHT sudah, tapi (Uang) pensiun enggak dapet," tambah Bambang.
Ia menyesalkan pihak direksi yang cenderung menutup mata akan kewajiban mereka. Padahal, tuntutan mengenai uang pensiun telah disampaikan sejak lama.
Menurutnya, pada 2009 sempat digelar pertemuan dengan direksi di Kementerian BUMN Jakarta, namun tidak kunjung membuahkan hasil.
"Sudah sempat komunikasi dengan yang di dalam (direksi), tapi uang pensiun tetap enggka keluar-keluar. Seharusnya kan direksi mengikuti aturan di PP No. 31 itu," keluhnya.
Di sisi lain, Anwar Aminarko, 55, pegawai Perum Damri yang masih aktif menuntut penyetaraan gaji sesuai UMR di daerahnya. Pasalnya, gaji yang ia terima selama ini seakan tidak melihat loyalitas karyawan selama puluhan tahun bekerja.
"Saya pangkatnya 1D, juru muda di Damri, gapok (gaji pokok) Rp734 ribu, kalau ditambah tunjangan total Rp1,35 juta. Padahal, di Surabaya UMR sudah Rp 1,7 juta. Ini tolong direksi naikkan gaji saya, minimal sesuai UMR. Karyawan yang masih dinas banyak yang seperti saya," jelas Anwar yang telah mengabdi selama 22 tahun di Perum Damri Surabaya.
Rencananya para demonstran akan bertahan di Jakarta hingga bisa menemui direksi untuk membicarakan tuntutan mereka. Sementara itu, aksi berjalan damai dengan pengawasan ketat dari kepolisian Jakarta Pusat.
