LAMPUNG - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Lampung kurang mendapatkan sambutan baik dan dukungan dari pemerintah daerah setempat.
"Program penanggulangan kemiskinan itu tidak didukung partisipasi aktif kewilayahan dari pemerintah daerah di sini," kata Koordinator PNPM Provinsi Lampung Amir Mahmud Hasan, di Bandarlampung, Selasa (30/4/2013).
Padahal, menurut dia, program tersebut telah membantu pemerintah setempat dalam mempersiapkan kemandirian masyarakat untuk mengatasi persoalan yang dihadapi khususnya oleh masyarakat perdesaan.
"Pemerintah daerah yang paling berpartisipasi aktif dalam program itu adalah Kabupaten Mesuji dan Tanggamus," kata dia lagi. Ia menyebutkan, kelompok binaan PNPM di Provinsi Lampung sebanyak 14 ribu kelompok dengan rata-rata anggota enam hingga tujuh orang.
Bantuan PNPM di Lampung digulirkan dalam bentuk hibah, dan bantuan dalam bentuk pinjaman pengembangan ekonomi. "Program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2003 dengan modal awal Rp192 miliar," katanya lagi.
Menurut Amir, dana abadi umat itu kini berkembang menjadi Rp276 miliar, dan akan terus dikucurkan kepada kelompok masyarakat binaan PNPM yang bertujuan menanggulangi kemiskinan di provinsi ini.
Dia menjelaskan pagu PNPM di Lampung saat ini menurun sebesar Rp264 miliar dari tahun sebelumnya Rp313 miliar. Hal itu, menurutnya, mengindikasikan bahwa angka kemiskinan di Lampung kian menurun.
"Namun, untuk Kabupaten Lampung Utara justru mengalami peningkatan pagu penerima program PNPM, karena angka kemiskinan di sana menurut data meningkat," ujar dia.
Menurut dia, Pokja Pengendali PNPM Mandiri akan sekali lagi melakukan kegiatan nasional terkait komitmen Pokja Pengendali terhadap "Toleransi Nol untuk Korupsi" pada 16 Mei 2013 di Bandarlampung.
Kegiatan itu, ujar Amir, pada dasarnya bertujuan untuk menekankan kembali bahwa tata kelola yang baik dan bersih sangatlah mutlak dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
