LAMPUNG - Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan agar para pengusaha, baik mikro maupun makro, tidak menggunakan gas elpiji 3 kg. Dengan kedisplinan penggunaan tersebut, diharapkan tidak terjadi kelangkaan gas elpiji.
Seharusnya, gas elpiji yang digunakan untuk masyarakat tak mampu itu, tidak terjadi kelangkaan di pasaran. Pertamina harus bisa lebih ketat dalam pemantauan di lapangan, agar tidak terjadi penyimpangan dan permainan para tengkulak.
Hal itu diungkapkan Asisten II Pemerintah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, di ruang kerjanya, Senin (13/5).
"Sebenarnya, soal gas elpiji 3 kilogram tidak ada masalah sama sekali, karena stok yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya. Yang dikhawatirkan, terus dia, kelangkaan ini terjadi karena permainan para distributor nakal. "Kita akan lakukan penertiban ke bawah dan meninjau ke lapangan, apa penyebab terjadinya kelangkaan gas subsidi ini," janji Arinal.
Sedangkan untuk jumlah stok di Pertamina saat ini, menurut dia, ada tiga juta ton gas elpiji. Jumlah stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Per harinya, Pertamina mengeluarkan 350-380 MT gas elpiji.
Hal itu diungkapkan Asisten II Pemerintah Provinsi Lampung Arinal Djunaidi, di ruang kerjanya, Senin (13/5).
"Sebenarnya, soal gas elpiji 3 kilogram tidak ada masalah sama sekali, karena stok yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya. Yang dikhawatirkan, terus dia, kelangkaan ini terjadi karena permainan para distributor nakal. "Kita akan lakukan penertiban ke bawah dan meninjau ke lapangan, apa penyebab terjadinya kelangkaan gas subsidi ini," janji Arinal.
Sedangkan untuk jumlah stok di Pertamina saat ini, menurut dia, ada tiga juta ton gas elpiji. Jumlah stok tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Per harinya, Pertamina mengeluarkan 350-380 MT gas elpiji.
"Yang menjadi masalah saat ini, gas elpiji yang seharusnya digunakan untuk kelas menengah tapi juga digunakan oleh kelompok usaha, baik mikro maupun makro. Seharusnya itu tidak boleh, karena sudah menyalahi aturan," tukas Arinal.
Menurut dia, kelangkaan ini terjadi bukan karena stok tidak ada atau karena pengurangan kuot. "Tetapi ada permainan nakal dari pihak-pihak di bawah. Oleh karena itu, Polda, Pertamina serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung akan melakukan pengawasan ketat," terang dia. (mad/fik)
Menurut dia, kelangkaan ini terjadi bukan karena stok tidak ada atau karena pengurangan kuot. "Tetapi ada permainan nakal dari pihak-pihak di bawah. Oleh karena itu, Polda, Pertamina serta Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung akan melakukan pengawasan ketat," terang dia. (mad/fik)
