 |
| Mahfudz Siddiq |
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terperangah ketika melakukan penggeledahan kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan penyitaan terhadap enam mobil yang parkir di Kantor DPP PKS. Pasalnya, dalam peristiwa itu, KPK menemukan fakta bahwa aset kendaraan PKS se-Indonesia mencapai Rp21 miliar.
Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq menilai, fakta tersebut akan menjadi pintu masuk yang bagus untuk mengenal partai ini.
"KPK terperangah aset mobil-mobil dinas PKS senilai Rp21 miliar. Ini pintu masuk bagus untuk mengenal PKS. Info tambahan, PKS juga punya kantor milik sendiri di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Jika dinilai tentu total lebih dari Rp21 miliar," kata Mahfudz.
Mahfudz melanjutkan, untuk operasional, PKS juga memberi tunjangan finansial bagi sejumlah pengurus yang full-time, baik DPP, DPW dan DPD. Biaya operasional bulanan DPP misalnya 1 sampai dengan Rp1,5 miliar per bulan. Biaya ini untuk menutup kebutuhan seluruh bidang, badan, departemen serta rumah tangga.
"Untuk ukuran biaya operasional DPD di kabupaten/kota, biaya operasional bulanan mereka antara 50 sampai dengan Rp100 juta. Sementara untuk DPW sekitar Rp100 sampai dengan Rp200 juta," tegasnya.
Jadi untuk menghitung biaya operasional total bulanan, tambah anggota Komisi I DPR itu, jumlahkan saja satu DPP, 33 DPW dan hampir 500 DPD. "Pastinya sangat besar," imbuhnya.
