 |
| Sjachroedin ZP |
JAKARTA - Gubernur Lampung Sjachroedin ZP beserta jajarannya melakukan pertemuan dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan di Jakarta, Kamis (14/3/2013). Pada pertemuan tersebut, ada beberapa hal yang dibahas oleh gubernur bersama Dahlan.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekterariat Daerah Provinsi Lampung Arinal Junaidi yang ikut dalam pertemuan mengemukakan, gubernur meminta Meneg BUMN untuk membantu beberapa program pembangunan di Lampung.
Arinal mengutarakan, pertemuan membahas masalah Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang yang dikelola Pelindo, Pelabuhan Tanggamus dan Lampung Barat, dan jalan tol.
Arinal mengutarakan, pertemuan membahas masalah Bandara Radin Inten II, Pelabuhan Panjang yang dikelola Pelindo, Pelabuhan Tanggamus dan Lampung Barat, dan jalan tol.
Arinal mengatakan, Meneg BUMN Dahlan Iskan telah memanggil semua BUMN yang berada di Lampung. "Dahlan meminta kepada BUMN untuk membantu percepatan perwujudan jalan tol Trans Sumatera," jelasnya.
Dia juga mengungkapkan, pemprov sudah mengambil langkah terkait pembangunan jalan tol. Langkah tersebut adalah menjalin kerjasama dengan PT Bukit Asam dalam hal pembebasan lahan. Arinal mengatakan, Bukit Asam sedang berencana membangun rel kereta api dari Tanjung Enim ke Tarahan.
Dalam pembangunan rel tersebut, Bukit Asam akan membebaskan lahan. Beberapa lahan yang dibebaskan itu, ucapnya, disisihkan untuk pembangunan jalan tol. "Lahan yang dibebaskan PT BA itu bisa dipakai oleh Hutama Karya untuk membangun tol Trans Sumatera," ungkapnya.
Dengan begitu, papar Arinal, pemprov tidak lagi berkewajiban membayar biaya pembebasan lahan. Menurutnya, pembebasan lahan sudah dilakukan PT Bukit Asam dan juga oleh Hutama Karya.
Untuk penentuan jalur tol, kata Arinal, akan dilakukan pengkajian bersama antara Bukit Asam dengan Hutama Karya. "Ini perlu dilakukan agar dalam pembangunan lebih efektif dan efisien," ucap dia.
Dia juga mengungkapkan, pemprov sudah mengambil langkah terkait pembangunan jalan tol. Langkah tersebut adalah menjalin kerjasama dengan PT Bukit Asam dalam hal pembebasan lahan. Arinal mengatakan, Bukit Asam sedang berencana membangun rel kereta api dari Tanjung Enim ke Tarahan.
Dalam pembangunan rel tersebut, Bukit Asam akan membebaskan lahan. Beberapa lahan yang dibebaskan itu, ucapnya, disisihkan untuk pembangunan jalan tol. "Lahan yang dibebaskan PT BA itu bisa dipakai oleh Hutama Karya untuk membangun tol Trans Sumatera," ungkapnya.
Dengan begitu, papar Arinal, pemprov tidak lagi berkewajiban membayar biaya pembebasan lahan. Menurutnya, pembebasan lahan sudah dilakukan PT Bukit Asam dan juga oleh Hutama Karya.
Untuk penentuan jalur tol, kata Arinal, akan dilakukan pengkajian bersama antara Bukit Asam dengan Hutama Karya. "Ini perlu dilakukan agar dalam pembangunan lebih efektif dan efisien," ucap dia.
Arinal juga menjelaskan, Gubernur Sjachroedin ZP menyampaikan surat kepada Meneg BUMN Dahlan Iskan agar bandara Branti dapat dikelola langsung oleh Angkasa Pura.
"Pada pertemuan itu, Dahlan langsung menghubungi Menteri Perhubungan. Dahlan meminta kepada Menteri Perhubungan untuk membantu perwujudan kerjasama dengan Angkasa Pura," terangnya.
Arinal menuturkan, pemprov berkeinginan Bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional. "Untuk mewujudkan hal itu perlu ada keterlibatan Angkasa Pura dalam pengelolaannya," ujar Arinal.
"Pada pertemuan itu, Dahlan langsung menghubungi Menteri Perhubungan. Dahlan meminta kepada Menteri Perhubungan untuk membantu perwujudan kerjasama dengan Angkasa Pura," terangnya.
Arinal menuturkan, pemprov berkeinginan Bandara Radin Inten II menjadi bandara internasional. "Untuk mewujudkan hal itu perlu ada keterlibatan Angkasa Pura dalam pengelolaannya," ujar Arinal.